Senin, 19 September 2011

rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi Indonesia 2011

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2011 TENTANG PERGURUAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b. bahwa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam kehidupan bangsa dan pembangunan pendidikan menuju bangsa yang berpengetahuan serta berkarakter; c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam interaksi global diperlukan perguruan tinggi yang sehat, bermutu, mandiri, dan maju; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi. Mengingat : 1. Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKY AT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERGURUAN TINGGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan formal yang mengelola pendidikan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. 2. Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang selanjutnya disebut PTP adalah satuan pendidikan tinggi yang didirikan oleh Pemerintah. 3. Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang selanjutnya disebut PTM adalah satuan pendidikan tinggi yang didirikan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Statuta Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Statuta adalah anggaran dasar bagi Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan akademik dan nonakademik Perguruan Tinggi. 5. Organ Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Organ adalah unit organisasi Perguruan Tinggi yang menjalankan fungsi Perguruan Tinggi, baik sendiri maupun bersama-sama. 6. Majelis Pemangku adalah Organ yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum. 7. Pemimpin adalah pejabat yang memimpin Organ yang menjalankan fungsi pengelolaan dengan sebutan rektor untuk universitas/institut, ketua untuk sekolah tinggi, atau direktur untuk politeknik/akademi. 8. Pimpinan Organ adalah Pemimpin bersama sekelompok pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Pemimpin berdasarkan Statuta untuk secara bersama menjalankan fungsi pengelolaan suatu organ. 9. Senat Akademik adalah Organ yang menjalankan fungsi pengawasan akademik. 10. Satuan Pengawas adalah Organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik. 11. Dewan Pengawas adalah Organ yang menjalankan fungsi pengawasan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. 12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 13. Setiap orang adalah orang perorang atau badan hukum yang menyelenggarakan Perguruan Tinggi. 14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 16. Menteri adalah menteri yang Iingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional. Pasal 2 Perguruan Tinggi dikelola berdasarkan asas: 1. kebenaran; 2. keadilan: 3. nirlaba; 4. otonomi; 5. transparansi; 6. akuntabilitas; dan 7. penjaminan mutu. Pasal 3 Tata kelola Perguruan Tinggi bertujuan: a. memajukan Perguruan Tinggi agar mampu mewujudkan visi pendidikan nasional, sesuai dengan tahapan kemandirian Perguruan Tinggi berdasarkan asas kebenaran, keadilan, nirlaba, otonomi, transparansi, akuntabilitas, dan penjaminan mutu. b. mewujudkan kemandirian Perguruan Tinggi agar sesuai dengan tahapan kemandiriannya sehingga mampu melakukan: 1. pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang strategis untuk masa depan bangsa dan negara; 2. perluasan akses pada pendidikan tinggi secara nasional; 3. peluasan akses khusus pada pendidikan tinggi untuk daerah tertinggal, perbatasan, konflik, dan bencana; 4. penyelenggaraan program pada jenjang pendidikan tinggi untuk menunjang pemberdayaan daerah dan Pemerintah Daerah; 5. pengembangan dan pelestarian ilmu yang menunjang keberlangsungan seni dan budaya bangsa; 6. penyelenggaraan program untuk internasionalisasi pendidikan tinggi; 7. penyelenggaraan program pembinaan dalam rangka meningkatkan kemandirian Perguruan Tinggi lain. BAB II TANGGUNGJAWAB Pasal 4 (1) Menteri bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTP dan PTM. (2) Menteri berwenang memberikan kemandirian pada Perguruan Tinggi untuk melaksanakan tata kelola pendidikan tinggi. BAB III STATUTA Pasal 5 (1) Setiap Perguruan Tinggi harus membuat Statuta sebagai dasar penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi. (2) Statuta digunakan untuk sebagai dasar penyusunan peraturan akademik dan nonakademik, serta prosedur operasional di Perguruan Tinggi. (3) Statuta paling sedikit memuat: a. pembukaan; b. ketentuan umum; c. visi, misi, dan tujuan; d. identitas; e. penyelenggaraan pendidikan yang meliputi jalur, jenjang, jenis, bentuk, program pendidikan, dan program studi; f. sistem penjaminan mutu internal dan eksternal; g. kebebasan akademik dan otonomi keilmuan; h. gelar akademik dan penghargaan; i. susunan organisasi; j. tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota pimpinan dan anggota Majelis Pemangku, pemimpin dan pimpinan organ pengelola, pimpinan dan anggota senat akademik, pimpinan dan anggota satuan pengawas; k. dosen dan tenaga kependidikan; l. mahasiswa dan alumni; m. kerjasama; n. sarana dan prasarana; o. pendanaan dan pembiayaan; p. pengawasan; dan q. ketentuan penutup. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Statuta diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 6 (1) Statuta PTP dengan kemandirian penuh ditetapkan oleh Majelis Pemangku atas usul Senat Akademik. (2) Statuta PTP dengan kemandirian sebagian ditetapkan oleh Menteri atas usul Senat Akademik. (3) Statuta PTP sebagai unit pelaksana teknis Pemerintah ditetapkan oleh Menteri bersama menteri lain atau pemimpin lembaga pemerintah non kementerian atas usul Senat Akademik. (4) Statuta PTM ditetapkan oleh Menteri atas usul pendiri. BAB IV FUNGSI, BENTUK, DAN MANDAT Pasal 7 Perguruan tinggi berfungsi memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa, melakukan pengembangan ilmu, teknologi, dan seni melalui penelitian ilmiah, yang hasilnya didiseminasikan melalui proses pembelajaran pada pendidikan tinggi serta diabdikan untuk pengembangan masyarakat. Pasal 8 (1) Perguruan Tinggi dapat berbentuk: a. universitas; b. institut; c. sekolah tinggi; d. politeknik; atau e. akademi. (2) Bentuk Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 9 (1) Kemandirian Perguruan Tinggi untuk mengelola pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan dengan tahapan sebagai berikut: a. Perguruan Tinggi dengan kemandirian penuh bagi PTP dan PTM. b. Perguruan Tinggi dengan kemandirian sebagian bagi PTP dengan cara menerapkan PPK-BLU dan PTM dalam pengelolaan kegiatan akademik; c. PTP sebagai unit pelaksana teknis Pemerintah. (2) PTP sebagai unit pelaksana teknis Pemerintah setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Perguruan Tinggi sesuai dengan tahapan kemandiriannya dapat diberi mandat menyelenggarakan: a. program akademik melalui program pendidikan sarjana, magister, dan doktor; b. program profesi melalui program pendidikan spesialis; dan c. program vokasi melalui program pendidikan diploma. BAB V PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN Pasal 11 (1) Pendirian Perguruan Tinggi wajib memperoleh izin dari Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 12 (1) Perubahan Perguruan Tinggi terdiri dari: a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk Perguruan Tinggi tertentu menjadi nama dan/atau bentuk Perguruan Tinggi yang lain; b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Perguruan Tinggi menjadi 1 (satu) Perguruan Tinggi baru; c. 1 (satu) atau lebih Perguruan Tinggi menggabungkan diri ke Perguruan Tinggi lain; atau d. pemecahan dari 1 (satu) bentuk Perguruan Tinggi menjadi 2 (dua) atau lebih bentuk Perguruan Tinggi yang lain; e. pengalihan pengelolaan Perguruan Tinggi dari PTM menjadi PTP, atau dari PTP Kementerian lain dan lembaga pemerintah non kementerian menjadi PTP Kementerian Pendidikan Nasional; (2) Ketentuan lebih lanjut tentang perubahan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 13 (1) Pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dilakukan oleh Menteri dalam hal: a. Perguruan Tinggi tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. proses penyelenggaraan Perguruan Tinggi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan lzin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 14 (1) Penutupan Perguruan Tinggi wajib dilakukan oleh pendirinya dalam hal izin pendirian dicabut. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. BABVI TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI PEMERINTAH Bagian Kesatu Fungsi Pasal 15 (1) Fungsi pada tata kelola PTP diberikan berdasarkan tahapan kemandirian PTP. (2) Tingkat kemandiran PTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tata kelola PTP dengan kemandirian penuh; b. tata kelola PTP dengan kemandirian sebagian; dan c. tata kelola Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis Pemerintah. Pasal 16 Fungsi pada tata kelola PTP dengan kemandirian penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi: a. penentuan kebijakan umum; b. pengelolaan; c. pengawasan akademik; dan d. pengawasan nonakademik. Pasal 17 Fungsi pada tata kelola PTP dengan kemandirian sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi: a. pengelolaan; b. pengawasan akademik; c. pengawasan nonakademik; dan d. pengawasan PPK-BLU. Pasal 18 Fungsi pada tata kelola Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi: a. pengelolaan; b. pengawasan akademik; dan c. pengawasan nonakademik. Bagian Kedua Organ Pasal 19 Organ pada tata kelola dibentuk berdasarkan fungsi dan mengikuti fungsi dan berdasarkan tahapan kemandirian PTP. Pasal 20 (1) Organ pada tata kelola PTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memiliki fungsi sesuai dengan tahapan kemandiriannya. (2) Organ pada tata kelola PTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Organ pada tata kelola PTP dengan taraf kemandirian penuh; b. Organ pada tata kelola PTP dengan taraf kemandirian sebagian; dan c. Organ pada tata kelola PTP yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis Pemerintah. Pasal 21 Organ pada tata kelola PTP dengan taraf kemandirian penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri dari: a. Majelis Pemangku yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum; b. Pimpinan yang menjalankan fungsi pengelolaan; . c. Senat Akademik yang menjalankan fungsi pengawasan akademik; dan d. Satuan Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik. Pasal 22 Organ pada tata kelola PTP dengan taraf kemandirian sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri dari: a. Pimpinan yang menjalankan fungsi pengelolaan; b. Senat Akademik yang menjalankan fungsi pengawasan akademik; c. Satuan Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik; dan d. Dewan Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan PPK-BLU. Pasal 23 Organ pada tata kelola PTP yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri dari: a. Pimpinan yang menjalankan fungsi pengelolaan; b. Senat Akademik yang menjalankan fungsi pengawasan akademik; dan c. Satuan Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik. Pasal 24 Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari: a. Menteri atau yang mewakili; b. Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang keuangan atau yang mewakili; c. Menteri lain atau pemimpin lembaga negara nonkementerian atau yang mewakili, bagi yang mengelola PTP; d. gubernur; dan e. wakil dari masyarakat. Pasal 25 (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, Pasal 22 huruf a, dan Pasal 23 huruf a terdiri atas 1 (satu) orang Pemimpin dan paling sedikit 2 (dua) orang Wakil Pemimpin. (2) Wakil Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Wakil Pemimpin bidang akademik; dan b. Wakil Pemimpin bidang nonakademik. Pasal 26 Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf C, Pasal 22 huruf b, dan Pasal 23 huruf b terdiri dari: a. wakil dari dosen guru besar atau profesor setiap jurusan atau nama lain yang sejenis; b. wakil dari dosen bukan guru besar atau bukan profesor setiap jurusan atau nama lain yang sejenis; dan c. kepala perpustakaan. Pasal 27 Satuan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, Pasal 22 huruf C, dan Pasal 23 huruf C paling sedikit terdiri dari: a. ahli keuangan; b. ahli manajemen organisasi; c. ahli hukum; dan d. ahli manajemen aset. Pasal 28 Susunan anggota Dewan Pengawas diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan. Paragraf 1 Majelis Pemangku Pasal 29 Menteri mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Majelis Pemangku. Pasal 30 Majelis Pemangku bertugas dan berwenang: a. menetapkan statuta dan perubahan statuta atas usul Senat Akademik; b. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan atas usul Pemimpin setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik; c. menyusun dan menetapkan kebijakan umum atas usul Pemimpin setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik; d. mengesahkan usul Senat Akademik tentang ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik; e. mengangkat dan memberhentikan Pemimpin atas usul Senat Akademik; f. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota Satuan Pengawas; g. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan PTP; h. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Pemimpin; i. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan Pemimpin, Senat Akademik, dan Satuan Pengawas; Pasal 31 (1) Majelis Pemangku dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota. (2) Ketua, sekretaris, dan anggota Majelis Pemangku berkewarganegaraan Indonesia. (3) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Majelis Pemangku adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota dilakukan oleh Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan ketua, sekretaris, dan anggota Majelis Pemangku diatur dalam Statuta. Pasal 32 (1) Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 24 huruf b, mendelegasikan tugas dan wewenangnya di bidang keuangan PTP kepada Majelis Pemangku. (2) Tugas dan wewenang Majelis Pemangku di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. menetapkan tarif layanan dan biaya satuan; b. menetapkan rencana alternatif perolehan dana; c. menetapkan sistem dan besaran remunerasi di lingkungan PTP; d. melakukan pinjaman dana jangka pendek dan jangka panjang; e. melakukan Investasi jangka panjang melalui pendirian badan usaha dan/atau portofolio; f. melaporkan keuangan PTP sesuai standar akuntansi kepada Menteri Keuangan. Pasal 33 (1) Pengambilan keputusan Majelis Pemangku dalam penentuan kebijakan umum dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Statuta. Paragraf 2 Pemimpin Pasal 34 (1) Pemimpin pada PTP dengan taraf kemandirian penuh diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pemangku atas usul Senat Akademik. (2) Pemimpin pada PTP dengan taraf kemandirian sebagian dan PTP sebagai unit pelaksana teknis Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Senat Akademik. (3) Masa jabatan Pemimpin PTP selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta. Pasal 35 (1) Pemimpin bertindak ke luar untuk dan atas nama PTP berdasarkan Statuta. (2) Pemimpin tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PTP dalam hal: a. terjadi perkara di depan pengadilan antara PTP dengan Pemimpin; atau b. pemimpin mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PTP menurut pertimbangan Senat Akademik. Pasal 36 Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Senat Akademik harus menunjuk seseorang yang berasal dari salah satu Organ PTP bertindak untuk dan atas nama PTP. Pasal 37 (1) Pemimpin dan wakilnya dilarang merangkap: a. jabatan pada Perguruan Tinggi lain; b. jabatan pada lembaga pemerintah pusat atau daerah; atau c. jabatan lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik. (2) Pemimpin dan wakilnya yang mempunyai jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya. Pasal 38 Pemimpin bertugas dan berwenang: a. menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan untuk diusulkan kepada Majelis Pemangku atau Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik; b. menyusun kebijakan umum untuk diusulkan kepada Majelis Pemangku atau Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik; c. menyusun dan menetapkan kebijakan dan Peraturan Akademik setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik; d. menyusun dan menetapkan kebijakan, manual, standar, dan formulir sistem penjaminan mutu internal setelah mendapatkan persetujuan
Senat Akademik; e. menyusun sistem penjaminan mutu internal setelah mendapatkan persetujuan senat akademik; f. mengelola pendidikan tinggi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah ditetapkan; g. mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah ditetapkan; h. mengangkat dan memberhentikan wakil Pemimpin, dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan Statuta serta peraturan perundang-undangan; i. menjatuhkan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Akademik; j. menjatuhkan sanksi kepada desen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g, berdasarkan Statuta serta peraturan perundang-undangan; dan k. membina dan mengembangkan hubungan baik PTP dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Paragraf 3 Senat Akademik Pasal 39 (1) Anggota Senat Akademik dipilih dari dan oleh setiap jurusan atau nama lain yang sejenis, dan disahkan oleh Majelis Pemangku atau Menteri. (2) Anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. wakil dosen guru besar atau profesor; dan b. wakil dosen bukan guru besar atau bukan profesor. (3) Perimbangan jumlah wakil anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proporsional antarjurusan dengan jumlah dosen yang diwakilinya. Pasal 40 (1) Senat Akademik dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota. (2) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik diatur dalam Statuta. Pasal 41 (1) Pengambilan keputusan dalam Senat Akademik dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Statuta. Pasal 42 Senat Akademik bertugas dan berwenang: a. memberi pertimbangan atas rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan Pemimpin kepada Majelis Pemangku atau Menteri; b. memberi pertimbangan atas kebijakan umum yang diusulkan Pemimpin kepada Majelis Pemangku atau Menteri; c. memberikan persetujuan atas kebijakan dan peraturan akademik yang disusun Pemimpin; d. memberikan persetujuan atas kebijakan, manual, standar, dan formulir sistem penjaminan mutu internal yang disusun Pemimpin; e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin kepada Majelis Pemangku atau Menteri; f. memberi pertimbangan kepada Majelis Pemangku tentang kinerja bidang akademik Pemimpin; g. memberikan pertimbangan kepada Pemimpin dalam pengusulan guru besar atau profesor; h. memberikan rekomendasi atas usul sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik; i. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik civitas akademika; j. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan; k. memutuskan pemberian atau pencabutan sebutan, gelar akademik, dan penghargaan akademik; dan l. mengusulkan perubahan Statuta. Paragraf 4 Satuan Pengawas Pasal 43 (1) Satuan Pengawas melakukan pengawasan bidang nonakademik tata kelola PTP. (2) Satuan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua dan anggota. (3) Masa jabatan ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian satuan pengawas diatur dalam Statuta. Pasal 44 Satuan Pengawas bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal PTP dalam bidang non akademlk; b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal PTP; c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal PTP; dan d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan tentang perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik PTP pada Majelis Pemangku atau Menteri atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal. Pasal 45 Nama organ Satuan Pengawas dapat menggunakan nama lain yang ditetapkan dalam Statuta. Paragraf 5 Dewan Pengawas Pasal 46 Dewan Pengawas bertugas dan berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Bagian Ketiga Dosen dan Tenaga Kependidikan Pasal 47 (1) Sumber daya manusia PTP terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan. (2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap. Pasal 48 (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dosen dan tenaga kependidikan berstatus pegawai negeri sipil ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dosen dan tenaga kependidikan berstatus pegawai tidak tetap ditetapkan dalam Statuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 49 Dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tidak tetap membuat perjanjian kerja dengan pemimpin PTP berdasarkan Statuta. Pasal 50 Hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan dalam Statuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 51 (1) Gaji dan tunjangan bagi dosen dan tenaga kependidikan pada PTP baik berstatus pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Pegawai negeri sipil pada PTP dengan kemandirian penuh memperoleh remunerasi dari: a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. PTP sesuai dengan ketentuan dalam statuta. Pasal 52 (1) Penyelesaian perselisihan yang timbul antara dosen atau tenaga kependidikan dengan Pimpinan Organ diatur dalam Statuta. (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Pendanaan dan Pembiayaan Pasal 53 Pendanaan PTP merupakan tanggung jawab Pemerintah yang bersumber dari APBN. Pasal 54 (1) PTP dapat memperoleh sumbangan pendidikan dari: a. mahasiswa; b. orang tua; atau c. donatur. (2) PTP dapat memperoleh bantuan dana yang tidak mengikat dari masyarakat, Penjelasan: diperuntukkan untuk biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. (3) Bantuan dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. hibah; b. wakaf; c. zakat; d. pembayaran nazar; e. sumbangan perusahaan; dan/atau f. penerimaari lain yang sah. Pasal 55 (1) Pola pengelolaan dana PTP terdiri atas: a. pengelolaan dana secara mandiri untuk PTP dengan kemandirian penuh; b. pengelolaan dana secara mandiri berdasarkan PPK-BLU untuk PTP dengan kemandirian sebagian; c. pengelolaan dana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara untuk PTP unit pelaksana teknis Pemerintah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 56 (1) PTP dapat menyelenggarakan badan usaha atau portofolio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dana hasil penyelenggaraan badan usaha atau portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan Perguruan Tinggi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana hasil penyelenggaraan badan usaha atau portofolio ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 57 (1) Kekayaan PTP digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. biaya investasi; b. biaya operasional; c. beasiswa; dan d. bantuan biaya pendidikan. Pasal 58 (1) PTP wajib menjaring dan menerima calon mahasiswa Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa baru. (2) PTP wajib mengalokasikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi tetapi memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa. (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membayar sesuai dengan kemampuannya dan mendapat bantuan biaya pendidikan. (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biaya pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 59 (1) PTP yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara pendanaan; c. pembekuan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian; atau d. pencabutan izin PTP. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 60 Kekayaan PTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilarang dialihkan kepemllikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapapun kecuali untuk memenuhi biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bagian Kelima Akuntabilitas dan Pengawasan Pasal 61 (1) Akuntabilitas publik PTP terdiri dari akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non akademik. (2) Akuntabilitas publik PTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan melalui keseimbangan jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap jurusan atau nama lain yang sejenis dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas publik PTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 62 (1) Pengawasan dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan. (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 63 (1) Laporan tahunan PTP terdiri dari laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik. (2) Laporan bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Laporan bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan. Pasal 64 (1) Pemimpin pada PTP dengan kemandirian penuh menyusun dan menyampaikan laporan tahunan PTP secara tertulis kepada Majelis Pemangku untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. (2) Pemimpin pada PTP dengan kemandirian sebagian dan PTP unit pelaksana teknis Pemerintah menyusun dan menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Pasal 65 (1) Majelis Pemangku mengevaluasi laporan tahunan PTP dengan kemandirian penuh dalam rapat pleno Majelis Pemangku. (2) Hasil evaluasi rapat pleno Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Majelis Pemangku dalam memberikan persetujuan dan pengesahan laporan tahunan PTP dengan kemandirian penuh. (3) Majelis Pemangku memberitahukan secara tertulis laporan PTP dengan kemandirian penuh dan hasil evaluasi rapat pleno Majelis Pemangku kepada Menteri. Pasal 66 (1) Laporan keuangan tahunan PTP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan PTP dan dibuat sesuai dengan standar akuntansi. (2) Laporan keuangan tahunan PTP dengan taraf kemandirian penuh diaudit oleh akuntan publik. (3) Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian terkait, atau badan pengawasan daerah sesuai kewenangan masing-masing melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan PTP, terbatas pada bagian penerimaan dan penggunaan APBN atau APBD. (4) Laporan keuangan tahunan PTP dengan kemandirian penuh harus diumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman PTP. (5) Administrasi dan laporan keuangan tahunan PTP merupakan tanggung jawab Pemimpin pada PTP. Pasal 67 Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas dan pengawasan PTP diatur dalam Statuta. BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI MASYARAKAT Pasal 68 (1) PTM dapat menyelenggarakan tata kelola Perguruan Tinggi secara mandiri. (2) Penyelenggaraan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pelaksanaan fungsi; b. pembentukan organ; c. pengaturan dosen dan tenaga kependidikan; d. pendanaan dan pembiayaan; dan e. akuntabilitas dan pengawasan. (3) Penyelenggaraan kegiatan akademik PTM menjadi tanggung jawab Menteri. Pasal 69 (1) Tata kelola PTM diatur dalam Statuta. (2) Tata kelola PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pendiri. (3) Statuta PTM dapat disusun secara mutatis mutandis dengan berpedoman pada undang-undang ini. Pasal 70 PTM dapat menerima bantuan biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, atau bantuan biaya pendidikan dari; a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah; dan/atau c. bantuan lain yang tidak mengikat. Pasal 71 PTM yang mendapatkan bantuan biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf a harus membuat laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 72 PTM yang mendapatkan bantuan biaya investasi, biaya operasional, baasiswa, atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b harus membuat laporan keuangan yang diperiksa oleh badan pengawasan daarah. Pasal 73 PTM dapat menerima perbantuan dosen yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 74 PTM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dikenakan sanksi administrasi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian bantuan pendanaan; d. penutupan sementara PTM; atau e. pencabutan izin PTM. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 75 Setiap orang yang menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa memperoleh izin pendirian dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 76 Pendiri Perguruan Tinggi yang tidak menutup perguruan tingginya setelah izin pendiriannya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 77 Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengalihkan kepemilikan kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang secara langsung atau tidak langsung kepada siapapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, izin pendirian Perguruan Tinggi yang sudah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku. Pasal 79 (1) PTP dan PTM yang telah memiliki izin pendirian menyelenggarakan pendidikan tinggi sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui keberadaannya dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi. (2) PTP harus menyesuaikan tata kelolanya menurut Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. (3) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan tata kelola akademik menurut Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 80 Statuta Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi sebelum undang-undang ini diundangkan harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 81 Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 82 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR, SH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR. .. PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN .... TENTANG PERGURUAN TINGGI I. UMUM Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah " ... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..". Guna mewujudkan tujuan tersebut konstitusi mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara berupaya memberikan koridor yang jelas bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pendidikan adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karenanya pelaksanaan sistem pendidikan nasional perlu memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Perguruan tinggi sebagai salah satu jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan nasional yang bersifat terbuka perlu mendapatkan perhatian dalam pengaturan penyelenggaraannya, khususnya mengenai sistem pengelolaan perguruan tinggi baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat agar rnampu mewujudkan Visi Pendidikan Nasional. Undang-undang telah mengamanatkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi atau kemandirian untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi juga menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Hal tersebut merupakan dasar hukum yang kuat bagi kemandirian perguruan tinggi dalam menjalankan perannya secara optimal untuk merespon perubahan cepat dalam globalisasi, sehingga daya saing bangsa dan negara yang diperlukan, dapat terus ditingkatkan melalui pendldlkan tinggi. Pengaturan lebih lanjut tentang kemandirian perguruan tinggi ini perlu dituangkan dalam undang-undang yang dapat mewadahi kemandirian yang diperlukan oleh perguruan tinggi dalam menjalankan perannya, dan yang dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai bagian dari akuntabilitas perguruan tinggi. Perwujudan kemandiriani perguruan tinggi sebagaimana diperintahkan oleh UU Sisdiknas semula harus dipenuhi melalui pengubahan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan menjadi badan hukum pendidikan. Namun ketentuan tersebut telah diubah maknanya oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VI1/2009 yang menyatakan bahwa badan hukum pendidikan harus dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan. Untuk pendidikan tinggi, fungsi penyelenggara pendidikan di dalam pemaknaan baru menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Kemandirian suatu perguruan tinggi akan diberikan (dimandatkan) oleh Pemerintah secara bertahap, setelah Pemerintah melakukan penilaian tentang kesiapan perguruan tinggi tersebut dalam menerapkan pengelolaan perguruan tingginya secara mandiri. Pemberian mandat berupa kemandirian kepada perguruan tinggi oleh Pemerintah didasarkan pada domein Pemerintah untuk memberikan kemandirian, yaitu: 1. Kemandirian kepada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam domein: a. Tata kelola; b. Pengelolaan keuangan; c. Pengelolaan kepegawaian; d. Pengelolaan aset dan sarana; e. Pengelolaan kegiatan akademik. 2. Pemerintah dapat memberikan kemandirian kepada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat hanya dalam domein pengelolaan kegiatan akademik yang merupakan domein Pemerintah, sedangkan domain perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat lainnya saperti tata kelola, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, serta pangelolaan aset dan sarana merupakan domein penyelenggara parguruan tinggi tersebut. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kebenaran" adalah bahwa dalam mencari, menemukan, mendiseminasikan serta mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang merupakan kegiatan inti dari perguruan tinggi, dipertemukan antara kebenaran koheren yang menghasilkan hipotesis untuk diverifikasi dengan empiri yang diperoleh melalui kebenaran koresponden. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perguruan tinggi wajib menyediakan akses kepada calon mahasiswa dan memberikan layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas nirlaba" adalah bahwa tujuan utama kegiatan perguruan tinggi bukan mencari sisa hasil usaha, namun apabila terdapat sisa hasil usaha dari kegiatan perguruan tinggi maka sisa hasil usaha tersebut wajib ditanamkan kembali ke dalam perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan perguruan tinggi. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas otonomi" adalah bahwa perguruan tinggi memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan akademik maupun non akademik secara mandiri. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa perguruan tinggi memiliki keterbukaan dan kemampuan untuk menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa perguruan tinggi memiliki kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas penjaminan mutu" adalah bahwa perguruan tinggi menjalankan kegiatannya secara sistemik dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang memenuhi atau melampaui standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Tanggungjawab Menteri terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi PTM hanya terkait dengan bidang akademik. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan jalur adalah jalur pendidikan formal. Yang dimaksud dengan "jenjang" adalah jenjang pendidikan tinggi. Yang dimaksud dengan "jenis" terdiri dari akademik, vokasi, dan profesi. Yang dimaksud dengan "bentuk" terdiri dari universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, adan akademi. Yang dimaksud dengan "program pendidikan" terdiri dari diploma, sarjana, magister, doktoral, dan spesialis. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Wakil dari masyarakat dapat berasal dari pemerhati pendidikan, tokoh masyarakat, dan LSM di bidang pendidikan. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "Ahli Manajemen organisasi" antara lain manajemen SDM. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "Ahli Manajemen Aset" adalah .. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Rencana Strategis dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Yang dimaksud "bertindak keluar" adalah kewenangan pimpinan organ bertindak mewakili untuk dan atas nama PTP dengan batasan dan syarat yang ditentukan dalam statuta. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPK-BLU Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Peraturan perundang-undangan yang dirnaksud antara lain: Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Kepegawaian. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Ayat (1) Yang dirnaksud dengan "Sumbangan Pendidikan" adalah bantuan yang diberikan secara sukarela dan sarna sekali tidak rnengikat kepada PTP. Ayat (2) Bantuan dana yang tidak rnengikat dari rnasyarakat dipergunakan untuk biaya operasional, beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi rnahasiswa. Ayat (3) Huruf a Hibah rnisalnya hibah pendanaan dari Pernerintah Daerah Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Pasal 55 Ayat (1) Pengelolaan dana PTP dilakukan secara tranparan dan akuntabel. Yang dirnaksud dengan "transparan dan akuntabel" adalah pengelolaan dana PTP dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukurn. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengembangan perguruan tinggi misalnya untuk pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan SDM, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud biaya investasi adalah biaya yang terdiri dari biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. Huruf b Yang dimaksud biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan personalia dan non personalia. Huruf c Yang dimaksud beasiswa adalah bantuan keuangan yang besarannya telah ditetapkan dan diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi untuk keberlangsungan pendidikan dan kepada dosen untuk kepentingan penelitian dan/atau melanjutkan pendidlkan. Huruf d Yang dimaksud bantuan biaya pendidikan adalah bantuan keuangan yang besarannya tidak ditetapkan/sukarela dan diberlkan kepada mahasiswa yang memiliki kekurangan secara ekonoml tetapi memiliki potensi akademik yang tinggi. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Ayat (1) Yang dimaksud "Akuntabilitas Publik" adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan. Yang dimaksud "Akuntabilitas Akademik" adalah akuntabilitas yang diukur dari rasio antara pendidik dan peserta didik, rasio antara ruang pembelajaran dengan peserta didik, alat bantu pembelajaran dengan peserta didik, komposisi peserta didik asing dengan peserta didik warga negara, dan lain-lain. Yang dimaksud "Akuntabilitas Non Akademik" adalah ... Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pendiri PTM merupakan badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 70 Huruf a Pemerintah dapat memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan kepada PTM dalam bentuk hibah. Huruf b Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan tidak rutin kepada PTM antara lain dalam bentuk hibah dan bantuan kerjasama penelitian dalam bidang tertentu. Huruf c Yang dimaksud dengan bantuan lain yang tidak mengikat adalah bantuan yang diberikan oleh pihak lain atau anggota masyarakat untuk biaya penyelenggaraan pendidikan di PTM, seperti: penyediaan dana, penyediaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Dosen yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dapat berasal dari PTP atau PTM lain. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan antara lain Undang-Undang mengenai Kepegawaian. Pasal 74 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Pencabutan ijin PTM dilakukan dengan cara diumumkan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... sllahkan entry

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TERJIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

Pengikut